www.zonakapuas.com-Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M. Hum menghadiri pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Jumat, 16 Juli 2021.
Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan agar perencanaan yang dilakukan oleh daerah termasuk Kabupaten Sintang harus disusun berdasarkan data. “jangan seperti saya, saya susun B, tetapi datanya tidak valid. Saya minta jalan provinsi bisa dalam keadaan baik. Hitungan saya bisa, kalau datanya benar. Data yang disajikan, jalan provinsi mantap pada posisi 86 persen. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata hanya 49 persen yang kondisinya baik. Akibatnya, saya hanya mampu meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 49 persen menjadi 66 persen jalan provinsi yang dalam kondisi baik. Tahun depan baru bisa 72 persen. Tahun 2023 harus bisa 80 persen sudah bagus” terang Gubernur Kalbar
“pertanian, lahan tanam pada 2017 mencapai 512 ribu hektar sampai 529 hektar. Dengan produksi gabah kering giling mencapai 1,7 ton maka setara dengan 2 juta ton beras. Kebutuhan beras masyarakat Kalbar, itu hanya 600 ribu ton pertahun. Harusnya kita surplus 600 ribu ton. Tetapi faktanya ada 97 ribu ton beras dari luar masuk ke Kalbar. Saya lalu mengumpulkan Bulog, BPS, Bea Cukai, dan BPN. Ternyata luas lahan yang bisa ditanami padi hanya 217 ribu hektar. Kita berpikir swasembada beras, ternyata tidak mampu” terang Gubernur Kalbar.
“Jangan sampai musrenbang yang disusun dengan data yang tidak valid, akibatnya capaianya semu. Jangan sampai terjadi. Produksi CPO kita 4 juta ton per tahun, ekspor bauksit mentah 26 juta ton per tahun, tapi faktanya Kalbar hanya nomor 4 dalam penyumbang PDRB. Itu tidak masuk akal. Kita perbaiki datanya, lalu Kalbar bisa diurutan kedua. Banyak pencatatan, tidak pas dan merugikan Kalbar” terang Gubernur Kalbar.
“Banyak yang sudah kita lakukan tetapi tidak terdata. Inovasi Kalbar nomor urut dua terjelek. Pada hal banyak inovasi kita, tetapi tidak dicatat atau disampaikan ke pemerintah pusat. Akhirnya seakan akan kita tidak ada inovasi. Padahal banyak inovasi kita. Banyak penghargaan diperoleh oleh Kalbar. Satu OPD dengan berbagi peran, semua bisa paham tupoksinya. Koordinasi antar bidang harus baik” terang Gubernur Kalbar.
“saya berusaha bekerja dengan data. Sintang mendapatkan DAK tahun ini sebesar 55 milyar untuk memperbaiki beberapa jalan. Saya mengajak Pak Yosef Sudiyanto agar membuat surat kepada kami. Ajukan pembangunan kawasan kotalah. Sintang itu bisa betul-betul jadi kota. Ada trotoar yang bagus, karena apa, lambat laun, Sintang itu pasti jadi ibukota Provinsi Kapuas Raya. Cepat atau lambat. Kalau keputusan persetujuan provinsi Kapuas Raya hanya saya yang putuskan, maka sudah saya putuskan pembentukan provinsi Kapuas Raya. Tetapi karena keputusan ada di pemerintah pusat, maka kami hanya bisa mendorong pemekaran itu” terang Gubernur Kalbar.
“Saya minta Sintang itu adalah wajah yang dilihat seperti kota. Trotoarnya ada, saya siap bantu alokasikan pembangunan trotoar di Sintang. Supaya wajah Sintang bisa dinikmati oleh masyarakat. buat masyarakat senang, memang Sintang sangat luas. Ekonomi Sintang bagus. Jarot-Sudiyanto harus maksimal dalam membangun. Sintang bisa disulap menjadi calon ibukota provinsi Kapuas Raya” terang Gubernur Kalbar.
“Lahan yang 32 hektar untuk kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kapuas Raya yang ada di depan Kantor Arpusda. Jangan di apa apakan lagi. Saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat bahwa tanah, desain kantor gubernur dan DPRD nya sudah ada. Sebenarnya kami sudah mau menata lahan tersebut, tetapi keburu ada covid-19 lalu batal. Saran saya, BPHTB menjadi salah satu sumber PAD. Sintang itu harga tanah sama dengan Pontianak. Tapi, NJOP nya masih rendah. Transaksi orang kebanyakan berdasarkan NJOP bukan harga pasar. Saran saya, NJOP dekatkan dengan harga pasar, tetapi tidak membuat PBB meningkat. Naikan NJOP 80 persen mendekati harga pasar. Tarif PBB nya harus diturunkan, sehingga masyarakat tidak ribut” saran Gubernur Kalbar.
Gubernur Kalbar menambahkan, “Di Pontianak ada kasus 2000 an transaksi pembelian tanah di notaris menggunakan transaksi pembebasan berkontrak untuk mereka menghindari BPHTB. PAD yang menjadi andalan adalah BPHTB yang dilakukan berdasarkan NJOP yang nilainya jauh dari harga pasar. PBB jangan dinaikan. CSR juga harus diperhatikan, jangan sampai kita bangun jalan, tapi mereka yang hancurkan. Soal listrik, Sintang sudah tidak banyak lagi yang belum teraliri listrik” pungkasnya.
red/io
