Sintang, ZonaKapuas.com – Dalam rangka penyampaian rancangan penyampaian KUA Dan Rancangan PPAS APBD kabupaten sintang tahun anggaran 2023 serta laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis 6 (enam/red) bulan berikutnya, APBD Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2022 dalam rapat sidang paripurna oleh anggota dewan serta bupati sintang diwakilkan oleh sekretaris daerah Sintang dan OPD kabupaten Sintang bertempatkan di ruang rapat DPRD Kabupaten Sintang. Jumat (29/07/2022).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan APBD kabupaten 2022 sebagai upaya percepatan dan progres pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD periode 2019-2024, perlu diikuti percepatan progres dari pemerintah Kabupaten Sintang, guna menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta komitmenya terkait rancangan PPAS tahun anggaran 2023, yang telah disusun dengan berbagai dokumen rencana yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Baik itu pembangunan fisik, infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia seutuhnya dan merata diseluruh wilayah kabupaten sintang kita banggakan ini,” tegasnya.
Selanjutnya, disampaikan Ronny, bahwa untuk menindaklanjuti norma hukum terkait pembahasan dokumen perencanaan rancangan KUA Dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2023 serta laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis enam bulan, berikutnya APBD kabupaten sintang tahun anggaran 2022 yang dalam konteks pelaksanaan oleh DPRD kabupaten Sintang, diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan bersama bupati, yaitu melalui alat kelengkapan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah melakukan pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati sintang sendiri.
“Terkait masalah serapan anggaran tiap tahun selalu kita soroti, mestinya normal tidak usahlah 50 persen mestinya untuk batas kewajaran itu nominalnya 30-an persen atau 40 persenlah,” terangnya.
“Nanti kita dalami apa yang menjadi masalah di setiap tahun terkait serapan anggaran kita yang terkesan lambat di awal-awal, apakah karena sumber daya manusia kita miliki masih kurang pegawai negeri sipil (PNS),” ungkapnya.
Ronny juga mengharapkan pemerintah daerah perlu mengusulkan ke kementrian, “lalu kemudian apakah ada aturan-aturan yang selalu berubah-ubah sehingga membuat serapan anggaran terkesan lambat di semester pertama nanti kita akan cari tau,” tutupnya.
(red)
