Sintang, ZonaKapuas.com – Infrastruktur adalah fondasi dasar atau kerangka dasar dari suatu organisasi atau sistem.Infrastruktur sering mengacu pada peralatan dan struktur yang dibutuhkan oleh negara atau wilayah. Seperti jalan, jembatan dan gedung sekolah adalah bagian dari infrastruktur bangsa kita, dan diperlukan untuk pertumbuhan komunitas kita yang berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur ini melewati tahapan studi, lalu perencanaan, pembangunan, serta melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan.
Terkait infrastruktur yang ada di kab Sintang masih sangat jauh dari kategori baik, ini dibuktikan banyaknya pembangunan yang masih belum merata sampai kepedalaman dan daerah perbatasan sendiri ,adapun insfratruktur seperti jalan masih sangat mengecewakan dan menjadi keluhan masyarakat di pedalaman serta perbatasan sendiri.
“Persoalan utama masyarakat di perbatasan adalah infrastruktur”. Ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri saat diwawancarai media ini.(6/8/2022)
Heri jambri mengakui ,memang untuk saat ini yang paling terkendala di lapangan sekarang adalah infrastruktur. Kita tidak bisa pakai persentase ya, karena semua jalan yang ada di Ketungau dalam kondisi hancur,” ucapnya usai melaksanakan reses ke sejumlah desa di daerah pemilihannya (dapil).
” saat ini kondisi jalan-jalan di Ketungau semua masih tanah. Tidak ada jalan aspal”.
Dimana untuk jalan paralel perbatasan, informasi terbaru menyatakan bahwa sekarang ini statusnya jalan nasional. Jadi mulai dari Sanggau hingga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, statusnya jalan nasional. Artinya jalan tersebut menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” bebernya.
Dengan status jalan ditangani APBN, Ia berharap pada tahun 2023, jalan paralel perbatasan khususnya di Kabupaten Sintang ditangani dengan maksimal.
“Yang kita lihat di lapangan, jembatan-jembatan mulai dibangun pemerintah pusat. Memang, jalan paralel di Sintang belum semuanya diaspal, tapi sudah tembus dilebarkan. Kita bersyukur jalannya berstatus jalan nasional jadi wajib pemerintah untuk menanganinya,” ujar Politisi Partai Hanura ini.
Ia menilai, kondisi jalan paralel, memang belum semuanya layak dilalui kendaraan roda empat. Tapi setidaknya sudah lebar dan tembus antar kabupaten daerah perbatasan.
“Kalau untuk jalan paralel dari Sanggau menuju perbatasan Sintang di Senaning, justru sudah bagus, selama ini angkutan barang dan orang malah lebih banyak melewati Balai Karangan melewati jalan paralel tersebut. Bahkan warga dari Badau juga lewat jalan paralel di Ketungau untuk ke Balai Karangan apabila jalan kering,” ungkap Heri.
Untuk sekarang ini, kata dia jalan paralel sudah digunakan untuk angkutan produksi produk perkebunan kelapa sawit.
“Sekarang ada beberapa perusahaan sekarang yang menggunakan jalan ini untuk mengangkut CPO. Nah ini yang menghancurkan jalan,” tukasnya.
