Sintang, ZonaKapuas.com – Kebutuhan akan air bersih bagi setiap warga merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi, karena berpengaruh pada kesehatan mereka. Maka dari itu, ketersediaan air bersih yang layak konsumsi tentunya akan membuat masyarakat menjadi hidup lebih sehat dan terhindar dari serangan penyakit.
Namun, bagaimana jadinya jika ketersediaan air bersih sulit untuk didapatkan? Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ketua Komisi A Dewan Perakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan kayan Hilir yang mengeluhkan air sungai tak layak konsumsi.
Ia mengatakan akibat kondisi air sungai yang sudah tidak layak konsumsi ini banyak masyarakat yang mengharapkan agar diadakannya pembangunan untuk menampung air bersih.
“Semua masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai rata-rata terdampak akibat kualitas air yang buruk karena pencemaran. Karena air sungai yang sangat keruh dan tidak layak. Jangankan untuk dikonsumsi, buat mandi cuci kakus atau MCK, tidak layak,” kata Santosa beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan bahwa masyarakat sangat mengharapkan pembangunan air bersih. Karena menurutnya kebutuhan akan air bersih merupakan keluhan utama masyarakat di wilayah Kayan.
“Konsumsi air yang tidak layak tentunya bisa mengakibatkan penyakit. Makanya kita berharap sarana air bersih bisa direalisasikan,” ujarnya.
“Tentu itu yang kita harapkan. Semoga air bersih ini bisa menjadi salah satu skala prioritas pembangunan, karena dinilai ini sangatlah penting untuk meningkatkan mutu kesehatan,” terang legislator dari Kayan Hilir ini.
Terlepas dari itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan permasalahan infrastruktur jalan, dimana ia baru saja berkunjung ke desa-desa dalam rangka reses. Seperti Desa Nanga Mau, Desa Nanga Tonggoi, Dea Lengkong Bindu, Desa Jambu dan Desa Nanga Tampang. Hampir semua keluhan terkait infrastruktur.
“Ini sudah menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat dari dapil Kayan untuk menyuarakan serta menyampaikan kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti, agar dianggarkan segera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” pungkasnya.
(***)
