Sintang, ZonaKapuas.com – Kekurangan tenaga pendidik atau guru sudah menjadi masalah klasik dunia pendidikan di Kabupaten Sintang. Banyaknya tenaga pendidik yang purna tugas atau pensiun menjadi salah satu sebab kekurangan guru di daerah ini.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sintang Senen Maryono mengatakan, hal tersbut merupakan masalah serius dunia pendidikan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi kekurangan guru adalah dengan mengusulkan pengangkatan baru setiap tahun. Pengangkatan tersebut amat penting dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru di daerah.
“Jadi pengangkatan guru PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sangat penting untuk memenuhi kekurangan tenaga guru termasuk juga di Kabupaten Sintang. Formasinya harus prioritas. Kenapa? Karena guru memegang kendali bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,” kata Senen di DPRD Sintang Kamis 2 Juni 2022.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Sintang ini juga berharap, kebijakan penghapusan honorer oleh pemerintah paling lambat tahun 2023 tidak menyasar pada guru honorer. Mengingat Sintang kekurangan guru. Jadi keberadaan guru honorer masih dibutuhkan.
Sementara itu, berdasarkan pengumuman pemerintah. penghapusan tenaga kerja honorer tertera dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Surat tersebut mengatur tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat maupun daerah.
“Andai kata ada pemberhentian tenaga honorer, kita sih berharap tidak lah. Kalau tidak mengangkat tambahan guru honorer masih memungkinkan. Namun jika memberhentikan guru yang berstatus honorer, kasihan juga,” ucap Senen.
“Selain itu, guru kontrak daerah jangan diberhentikan. Karena masih sangat diperlukan. Terutama guru-guru di pedalaman yang masih kekurangan,” ungkap Senen.
(***)
