Sintang, ZonaKapuas.com – Perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang, rata-rata 80 hingga 90 persen ditopang oleh bidang perkebunan dan pertanian. Bidang tersebut merupakan sumber mata pencaharian mereka yang sudah dijalani dari turun temurun.
Hanya saja dua bidang tersebut dianggap belum tergarap dengan optimal, karena belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten yang berjuluk Bumi Senentang ini, sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum terjamin.
“Masyarakat kita di sini itu banyak yang bergantung di dua bidang tersebut (pertanian dan perkebunan). Kedua ini jantung perkonomian masyarakat kita. Nah, kalau tidak ada terobosan dan inovasi baru, maka sulit rasanya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar anggota DPRD Kabupaten Sintang, Harjono Bejang beberapa waktu lalu.
Apalagi, kata Harjono Bejang tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang masih cukup tinggi, tentu hal tersebut patut menjadi perhatian serius. Hanya saja Bejang menilai tidak semudah membalikan telapak tangan, semua itu butuh sinergitas semua pihak. Terutama, pemerintah, desa, camat, OPD, dan masyarakatnya, sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang ini.
“Persoalan kemiskinan di Sintang bukan hal baru. Tapi persoalan lama yang belum terentaskan. Untuk itu, semua harus bersinergi menekan angka kemiskinan ini. Maka dari itu, perlunya terobosan baru di bidang pertanian dan perkebunan tersebut, karena itu merupakan mata pencaharian masyarakat kita,” ujarnya.
Selain itu, jelas Harjono Bejang, dirinya menyarankan kepada pemerintah agar mempermudah pelayanan perizinan. Dengan begitu, investor akan merasa terlayani dengan baik. Langkah itu penting dilakukan, sebab keberadaan investor dinilainya dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Sintang.
“Selain kemiskinan, angka pengangguran juga dapat ditekan. Salah satunya dengan mempermudah pelayanan perizinan bagi investor baru,” terangnya.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi angka kemiskinan ini. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu mengentaskan angka kemiskinan. Sayangnya hal tersebut tidak optimal. Karena itu, pemerintah mesti memiliki terobosan dan inovasi baru.
“Harus ada sebuah program baru ya. Tapi, program itu harus menyentuh langsung ke masyarakat agar benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(***)
